Angkatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Kampar Gelar Diskusi Publik Bersama PLIF Kampar


BANGKINANG KOTA, kamparsatu.com
Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) Kabupaten Kampar bekerjasama dengan Publik Literasi Forum (PLIF) Kabupaten Kampar melaksanakan diskusi publik, Kamis (9/3/2023) di Auditorium Jenderal Sudirman SMA Muhammadiyah Bangkinang, Kabupaten Kampar. 

Kegiatan yang diikuti 100 orang peserta ini mengangkat tema “Menakar Kerawanan Politik Identitas di Kabupaten Kampar". 
Diantara narasumber dan peserta yang hadir antara lain Edwar,SS,M.IP (Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar), Dr. Data Wardana,M.IP (Pengamat Politik/Dosen UIR), Agus Candra,S.Sos ( Anggota DPRD Kampar/ Partai Golkar Kampar), Muhammad Hanafi, S.Pd.I (Wakil Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kampar), Pimpinan Daerah dan Pengurus Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kampar, Pimpinan Daerah Nasyi’atul Aisyiyah Kabupaten Kampar dan Pengurus, Pimpinan Cabang dan Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kampar; dan Pimpinan Daerah dan Pengurus Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Kampar.

Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) merupakan 4 organisasi otonom Muhammadiyah diantaranya Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kampar, Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Kampar, Pimpinan  Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Kampar dan Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Kampar. Serta perwakilan seluruh Ormas dan Gerakan Mahasiswa Kabupaten Kampar. 

Kesempatan pertama diberikan kepada Muhammad Hanafi, S.Pd.I (Wakil Ketua Partai Nasdem Kabupaten Kampar). Ia memaparkan bahwa politik identitas ini sudah ada semenjak awal sejarah politik di Indonesia. "Di Kabupaten Kampar saya rasa mayoritas muslim. Politik identitas ini isu yang dibuat-buat. Kampar tidak akan terperdaya oleh isu - isu yang dibuat oleh sekelompok orang untuk mengacau dan menjatuhkan lawan," ujar Hanafi. 

Kemudian pemaparan dilanjutkan oleh Agus Candra,S.Sos (Anggota DPRD Kampar/ Partai Golkar Kampar). Agus menjelaskan bahwa menakar itu bisa dibilang rawan dan bisa juga tidak, tergantung siapa yang menggunakan isu tersebut. Isu ini yang diangkat oleh elit-elit politik nasional, sampai gaungnya ke Kabupaten Kampar. "Ternyata respon publik lebih kepada intinya ini soal identitas, dan publik tidak membahas tentang identitas ini. Saya berpikiran bagaimana kita tidak terjebak dalam isu politik identitas ini," ulasnya.

Menurut Agus hal ini tidak bisa dielakkan, karena Indonesia juga sudah beragam dari agama dan suku dari negara Indonesia berdiri. "Yang kita khawatir kan ada calon atau partai politik yang mengklaim lebih islamis atau lebih kesukuannya. Harus ada gambaran lain dari menggambarkan politik identitas. Di Kabupaten Kampar takarannya belum menakutkan. Pemilih cerdas itu tau partai mana yang lebih diterima oleh masyarakat. Saya yakin rekan-rekan AMM tidak akan mau terbawa arus oleh isu identitas politik" katanya lagi.

Agus menambahkan, kita harus memiliki identitas namun tidak boleh dihanyutkan oleh isu ini. Yang kita pertimbangkan adalah ide dan gagasan.

Kesempatan ketiga disampaikan oleh Dr. Data Wardana,M.IP (Pengamat Politik/Dosen UIR). Ia sepakat bahwa masyarakat tidak akan terjebak oleh politik identitas. Menurut beliau, politik identitas ini muncul di Amerika terkait warna kulit/ras dan selesai ketika Barack Obama menjadi Presiden. "Zaman Rasulullah sudah mengangkat identitas perempuan dari perbedaan gender. Kerawanan politik identitas sulit menakar nya, karena yang bisa menakarnya siapa yang akan menggunakan isu ini," bebernya.


Menurut Data Wardana, isu ini dapat berakibat retak kohesi sosial dan akan terjadi perpecahan. Solusinya, isu politik identitas ini harus dilawan dengan politik kebangsaan yaitu politik yang negara ini hadir dari berbagai latar belakang dan kepentingan. "Kemudian bicara politik, itu adalah cara mendapatkan kekuasaan, jadi tugas kita generasi muda mencerahkan yang lain agar kita tidak salah dalam berpolitik," katanya. 

Kemudian akibat lain adalah Kekerasan budaya, multi etnis, Identitas itu fitrah, dari lahir kita sudah memiliki identitas, jadi kita tak mungkin bisa dipecah-belah.


Pembicara selanjutnya Edwar,SS,M.IP (Anggota Bawaslu Kabupaten Kampar). Ia mengatakan bahwa demokrasi itu pilihan negeri ini tentang bagaimana cara memilih pemimpin, yaitu dengan pemilihan umum. Selama pemilu, kata Edwar, negara harus mempersiapkan badan yang berintegritas agar pemilu ini berjalan fair. "Semua kita bertugas mengawalnya agar tercipta pemilu yang demokratis. Kenapa politik identitas ini keluar lagi? Karena tahapan pemilu sudah bergulir. Ini salah satu kerawanan yang kita prediksi. Ini juga disebabkan kita sedang diuji toleransinya," tegas Edwar.

Diskusi publik juga dilanjutkan dengan tanya jawab dari peserta. Isu hangat ini membuat seluruh peserta tertarik dalam berdiskusi, banyak peserta yang mengacung kan tangan untuk bertanya. Bahkan ada juga seorang peserta bernama Helena bertanya bagaimana kesiapan Bawaslu dalam mengawal pelanggaran yang akan terjadi serta penyalahgunaan wewenang seperti penyelenggara, ASN, pemerintah dan lain sebagainya. Edwar selaku anggota Bawaslu Kampar mengatakan bahwa Bawaslu akan tetap mengawal proses yang akan dilalui, siapapun yang melanggar aturan akan ditiindak.

Almy Zarlis selaku Ketua Ikatan Muda Muhammadiyah Kabupaten Kampar menyampaikan bahwa kesimpulan dari diskusi publik ini bahwa kita merasa khawatir dan cemas dengan politik identitas, karena kita di Kabupaten Kampar ini kental keislaman dan Islam itu sangat toleransi. Yang terpenting kita harus melihat ide apa dan gagasan apa yang dibawa untuk kebaikan negeri yang tercinta ini.(Yan)

0 Komentar

© Copyright 2022 - Kamparsatu.com - Fakta dan Berita Akurat