BANGKINANG KOTA, kamparsatu.com - Sekira seratusan sopir truk dan pekerja tambang jenis galian C mendatangi Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kampar di Jalan Lingkar, Bangkinang, Selasa (7/3/2023).
Massa yang tergabung dalam Driver Tambang Bersatu (DTB) juga membawa puluhan truk datang untuk melakukan aksi damai guna mempertanyakan nasib mereka pasca terhentinya pekerjaan di tambang-tambang galian C karena ada penertiban dari pihak berwajib dan Tim Yustisi Pemkab Kampar.
Massa mengaku bahwa telah beberapa pekan mereka terpaksa kehilangan pekerjaan dan berdampak terhadap ekonomi mereka akibat adanya penertiban tambang.
Setelah menyampaikan orasi, beberapa perwakilan massa lalu diajak masuk ke ruangan rapat Badan Musyawarah DPRD Kampar guna melakukan dialog dengan Wakil Ketua DPRD Kampar Fahmil. Ikut dalam pertemuan Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo Sambodo, Plt Kepala Satpol PP Arizon SE, Kepala Bagian Sumber Daya Alama (SDM) Setdakab Kampar Syafaruddin dan Kabag Ops Polres Kampar Kompol Maitertika.
Sementara dari perwakilan massa ikut dalam pertemuan ini Koordinator Massa (DTB) Canggih Trigunawan Hakim, Willian dan enam orang lainnya dari masyarakat.
Canggih menegaskan, kedatangan masyarakat yang sehari-hari menggantungkan hidup dari aktivitas tambang mereka untuk mengadukan nasib mereka yang saat ini dihimpit masalah perekonomian dan sudah hampir kelaparan. "Kelumpuhan ekonomi sudah berlangsung sejak dilakukan razia. Untuk itu, kami berharap bupati dan DPRD Kampar mencari solusi untuk kami," tegas Canggih.
Ada tiga tuntutan yang disampaikan oleh DTB. Pertama, menuntut kebijakan dari daerah terkait penertiban yang berdampak langsung bagi para supir dan pekerja tambangan.
Kedua, menuntut agar para supir dan pekerja tambang kembali bisa bekerja untuk menghidupi keluarga para pekerja.
Ketiga, meminta pemerintah mengambil langkah strategis agar proses penambangan tetap berjalan dengan baik dan tetap memperhatikan aturan serta dampak lingkungan.
Wakil Ketua DPRD Kampar Famil menanggapi tuntutan massa mengatakan, para pengusaha pertambangan di Kabupaten Kampar sangat minim mengurus izin. "Jadi kita berharap pengusaha untuk membuat izin dan jika dipersulit hubungi saya. Ini juga demi kebaikan untuk masyarakat juga," tegas Famil.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu siap memberikan masyarakat solusi dan memfasilitasi dengan pemerintah. "Apalagi izin usaha harus diurus di provinsi dan kami menerima aspirasi bapak-bapak. Kami sampaikan kepada pengusaha-pengusaha untuk mengurus izin dan difasilitasi oleh Bupati Kampar dan dinas yang terkit," ulas Fahmil.
Sementara itu, Kapolres Kampar AKBP Didik Pryo Sambodo mengatakan, razia yang dilakukan polisi bersama Tim Yustisi berkat laporan dari masyarakat.
"Saya berharap, kepada pengusaha untuk diikuti peraturan dan pastikan kita tidak akan menindak. Dampak dari alat berat dan mesin penyedot sangat buruk untuk alam kita," ungkap Kapolres.
Ia berharap, Pemkab Kampar memfalitasi masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Riau untuk mengundang pengusaha-pengusaha di Kampar, agar ada solusi untuk para supir pengangkut hasil tambang.
Plt. Kepala Satpol PP Kampar Arizon kepada KAMPARSATU.COM usai pertemuan juga menyampaikan hal senada. Pihaknya dalam masalah ini hanya mengawal. Ia juga berharap para pengusaha tambang berupaya agar mereka legal dalam berusaha sehingga mereka nyaman bekerja dan perekomonian masyarakat terbantu.(Yan)
0 Komentar